Ciamis (Q10365)
Appearance
regency in West Java Province, Indonesia
- Ciamis Regency
- Regency of Ciamis
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Ciamis |
|
|
| English | Ciamis |
regency in West Java Province, Indonesia |
|
Statements
2 references
1450
Kabupaten Ciamis
Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis Di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Ciamis (multiple languages)
4 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
KAB. CIAMIS
Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar (Indonesian)
Pasal 2
Membentuk Kota Administratif Banjar dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Indonesian)
3 references
1450
Kabupaten Ciamis
Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
KAB. CIAMIS
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Ciamis
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cijeungjing
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cidolog
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cihaurbeuti
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Panumbangan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Kawali
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cipaku
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Jatinagara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Rajadesa
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Sukadana
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Rancah
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Lakbok
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Banjarsari
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cimaragas
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Sindangkasih
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Panjalu Utara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Purwadadi
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Sadananya
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Pamarican
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Baregbeg
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Lumbung
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cikoneng
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Panawangan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cisaga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Panjalu
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Tambaksari
2 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar (Indonesian)
Pasal 6 ayat (2)
Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Banjar ditata menjadi 4 (empat) Kecamatan, yaitu: (Indonesian)
c. Wilayah Kecamatan Banjar (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1991 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas: (Indonesian)
d. Kecamatan Banjar (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas: (Indonesian)
a. Kecamatan Purwaharja (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas: (Indonesian)
b. Kecamatan Langensari (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas: (Indonesian)
c. Kecamatan Pataruman (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Parigi (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Parigi
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Cijulang (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cijulang
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Cimerak (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cimerak
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Cigugur (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cigugur
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Langkaplancar (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Langkaplancar
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Mangunjaya (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Mangunjaya
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Kecamatan Padaherang (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Padaherang
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
h. Kecamatan Kalipucang (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Kalipucang
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
i. Kecamatan Pangandaran (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Pangandaran
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
j. Kecamatan Sidamulih (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Sidamulih
141 metre
0 references
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
17 November 2012
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [âĶ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
1,433.87 square kilometre
1 reference
3207
1 reference
Ciamis Regency
0 references
Identifiers
32.07
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
KAB. CIAMIS
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(19 entries)
- arwiki ØĨŲŲŲŲ ØŠØīŲØ§Ų ŲØģ
- banwiki KabupatÃĐn Ciamis
- bewwiki KabupatÃĻn Ciamis
- cebwiki Kabupaten Ciamis
- dewiki Ciamis (Regierungsbezirk)
- enwiki Ciamis Regency
- frwiki Kabupaten de Ciamis
- idwiki Kabupaten Ciamis
- itwiki Reggenza di Ciamis
- jvwiki KabupatÃĻn Ciamis
- madwiki KabupatÃĻn Ciamis
- map_bmswiki Kabupaten Ciamis
- mswiki Kabupaten Ciamis
- nlwiki Ciamis (regentschap)
- suwiki KabupatÃĐn Ciamis
- svwiki Kabupaten Ciamis
- tokwiki ma insa Sijami
- urwiki ÚÛØ§Ų ÛØģ ØąÛØŽŲØģÛ
- zh_min_nanwiki Ciamis KoÄn




