Jump to content

Ciamis (Q10365)

From Wikidata
regency in West Java Province, Indonesia
  • Ciamis Regency
  • Regency of Ciamis
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Ciamis
  • Kab. Ciamis
English
Ciamis
regency in West Java Province, Indonesia
  • Ciamis Regency
  • Regency of Ciamis

Statements

2 references
1450
Kabupaten Ciamis
Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis Di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Alun-alun Ciamis - panoramio.jpg
2,587 × 1,940; 434 KB
0 references
Ciamis sta 141122-0152 rwg.JPG
2,100 × 1,400; 1.03 MB
0 references
0 references
Masjid Agung Ciamis - panoramio.jpg
2,587 × 1,940; 601 KB
0 references
Ciamis (multiple languages)
4 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
KAB. CIAMIS
Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar (Indonesian)
Pasal 2
Membentuk Kota Administratif Banjar dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Indonesian)
0 references
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
KAB. CIAMIS

Map

7°19'35.99105"S, 108°21'11.18635"E

Map

7°25'57.60322"S, 108°43'20.51148"E

Map

7°34'14.25554"S, 108°31'43.67280"E

Map

7°3'34.27420"S, 108°10'11.34890"E
0 references
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cijeungjing
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cihaurbeuti
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Panumbangan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Jatinagara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Rajadesa
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Sukadana
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Banjarsari
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cimaragas
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Sindangkasih
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Panjalu Utara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Purwadadi
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Sadananya
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Pamarican
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Baregbeg
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cikoneng
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Panawangan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Tambaksari
2 October 1991
11 December 2002
2 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar (Indonesian)
Pasal 6 ayat (2)
Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Banjar ditata menjadi 4 (empat) Kecamatan, yaitu: (Indonesian)
c. Wilayah Kecamatan Banjar (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1991 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas: (Indonesian)
d. Kecamatan Banjar (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas: (Indonesian)
a. Kecamatan Purwaharja (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas: (Indonesian)
b. Kecamatan Langensari (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas: (Indonesian)
c. Kecamatan Pataruman (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Parigi (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Cijulang (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Cijulang
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Cimerak (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Cigugur (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Langkaplancar (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Langkaplancar
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Mangunjaya (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Mangunjaya
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Kecamatan Padaherang (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Padaherang
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
h. Kecamatan Kalipucang (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Kalipucang
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
i. Kecamatan Pangandaran (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Pangandaran
17 November 2012
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
j. Kecamatan Sidamulih (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
Sidamulih
141 metre
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [â€Ķ] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
0 references
Regency Flag of Ciamis.png
3,264 × 2,172; 672 KB
0 references
Ciamis Regency
0 references

Identifiers

 
edit
    edit
      edit
        edit
          edit
            edit
              edit
                edit